Senin, 22 Februari 2010
BPD
BADAN PERMUSYAWARATN DESA
DESA PANDAK KEC. BATURRADEN
PENDAPAT USUL SARAN DAN HARAPAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESAPANDAK
TERHADAP KONSEP RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PANDAK TAHUN ANGGARAN 2010
A. PENDAHULUAN
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 13 Tahun 2006 tentang BPD, Bab VI, Pasal 11, point (a dan b), dan Peraturan BPD Desa Pandak Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Pandak, Pasal 4 point (a dan b) tentang wewenang BPD membahas Rancangan Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka BPD Desa Pandak mulai tanggal 18 Nopember 2009 telah melakukan penelitian dan pembahasan Konsep RAPB Ds. Tahun Anggaran 2010 dengan sungguh-sungguh dan dijiwai rasa tanggungjaab yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan masyarakat Desa Pandak.
Hasil penelitian dan pembahasan dimaksud biarpun dengan segala kekurangannya karena materi penelitian dan pembahasan yang kurang lengkap, sehingga biarpun belum optimal hasilnya, namun dapat disampaikan kepada Rapat Kerja BPD dan Kepala Desa beserta staf pada malam hari ini, sebagai bahan pertimbangan, kajian dan penyempurnaan lebih lanjut.
Dalam melaksanakan tugas penelitian dan pembahasan dimaksud BPD Desa Pandak mendasarkan pada :
1. Perda No. 13 Tahun 2006 tentang BPD, Bab VI, Pasal 11, point (a dan b),
2. Perda Kab. Banyumas No. 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa
3. Peraturan Bupati Banyumas No. 47 Tahun 2007 tentng Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyumas.
4. Peraturan Bupati Banyumas No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengaturan Pwnghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan BPD Desa Pandak Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tata Tertib BPD Desa Pandak,
7. Surat Edaran Bupati Banyumas No. Tanggal tentang Pengangkatan Sekdes
8. Surat Edaran Bupati Nomor tentang Penghasilan Sekdes.
Pelaksanaan tugas penelitian dan pembahasan konsep RAPB Ds. Tahun Anggaran 2010, BPD melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Pemandangan umum masing-masing anggota BPD dalam Rapat Pleno BPD.
2. Mengadakan pengamatan, penelitian dan kunjungan ke beberapa obyek PADS.
3. Mengadakan kunjungan ke Ketua Lembaga masyarakat dan/atau akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan semua Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang terkait (bila diperlukan).
Setelah BPD mempelajari secara mendalam dengan mengadakan penelitian dan pembahasan dalam Rapat Pleno BPD, menyoroti dua hal prinsip yang harus dipertimbangkan untuk diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut :
a. Pokok-Pokok Masalah dalam Pemandangan Umum BPD Desa Pandak terhadap Konsep RAPB Ds. Tahun 2010 :
1. Adanya kenaikan PADS pada konsep RAPB Ds. Tahun 2010 yang tidak signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2. Keinginan PADS untuk cenderung naik, guna untuk mempersiapkan kemandirian anggaran sesuai himbauan Pemerintah Daerah/Pusat.
3. Sektor-sektor yang memungkinkan menaikan PADS :
3.1. Hasil Tanah Kas Desa.
3.2. Pungutan Desa
- Iuran swadaya pembangunan
- Swadaya bagi penghuni tanah desa
- Restribusi Desa Kios/Warung/Counter, Kios Tanaman Hias.
- Restribusi Rumah Makan,
- Restribusi Poliklinik swasta
3.3. Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat :
- Hadiah, bonus dll.
4. Pos Belanja Material belum mencerminkan keseriusan terhadap rencana besar Pembangunan Gedung Balai Desa yang merupakan skala prioritas dari Kepala Desa Pandak belum mendapatkan dukungan biaya belanja pembangunan yang memadai dari Rencana Anggaran dan Belanja Desa Pandak Tahun 2010.
5. Program Pembangunan Balai Desa Pandak agar dijadwalkan maksimal dua tahun dengan RAPB yang jelas dan tahapan pembangunan yang terencana secara profesional, serta mengedepankan transparansi anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas.
6. Pembangunan Kantor Desa yang sudah selesai agar segera memberikan keterangan Laporan Pertanggungjawabannya ke BPD, mengingat banyak masyarakat yang meminta informasi, serta dalam rangkat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
7. Perlu diadakan koreksi anggaran Rencana Belanja Modal Pengadaan Penunjuk nama jalan dan papan nama desa yang diusulkan setiap tahun dari tahun 2008, padahal barang tidak habis pakai, sehingga perlu koreksi.
8. Perlu koreksi tentang penilaian hasil tanah Bengkok Bengkok seluas : 10,60 Ha/15,14 Bau, yang hanya dinilai uang setahun sebesar Rp 22.602.000,- pada APBDs. Th.2009 dan sebesar Rp 29.803.000, pada tahun 2010, Penghasilan Tambahan dari ADD sebesar Rp 53.137,004 (Th. 2009), hal tersebut akan berpengaruh pada nominal pendapatan PADS, karena nilai penghasilan dihitung tidak berdasarkan harga nyata apabila dilelang ke masyarakat umum.
9. Perlu adanya peningkatan belanja untuk Pendidikan dan Agama, yang didukung Program Kerja yang jelas demi peningkatan kualitas SDM dibidang ketrampilan, pengetahuan, moral dan budi pekerti, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan YME, sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
10. Perlu dianggarkan honor pembantu sekretaris BPD, sehungungan telah diangkatnya pembantu sekretaris BPD oleh Ketua BPD terhitung mulai bulan Juni 2009, dengan besaran sesuai kemampuan.
11. Koreksi terhadap pos pendapatan Bengkok Sekretaris Desa dirubah ke pos Bondo Desa dengan nama Bondo Desa eks. Bengkok Sekdes.
12. Penyelesaian tanah Eks Bengkok Sekdes yang sebagian masih belum dikembalikan ke desa sebaiknya tidak perlu dilelang ke umum, tetapi demi untuk kebaikan bersama agar Sekdes mebayar uang sewa tersebut langsung ke desa dengan harga standart umum, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, dan mendasari sesuai ketentuan Surat Edaran Bupati Banyumas tanggal tentang Pendapatan Sekdes.
Temuan-Temuan BPD setelah melakukan penelitian, pengamatan, dan kunjungan kebeberapa obyek PADS, didapai potensi dan peluang besar sebagai sumber Pendapatan Asli Desa Sendiri sebagai berikut :
1. Terdapat Usaha Perdagangan, Produksi dan Jasa sebanyak : + 100 orang (sumber data dari RPJMD Tahun 2008),
2. Pemilik Motor sebanyak : 219 orang (sumber data dari RPJMD Tahun 2008),
3. Pemilik Mobil sebanyak : 50 orang (sumber data dari RPJMD Tahun 2008),
4. Lembaga Usaha sebanyak : 5 Perusahaan (PT. Cena & Rekan (Rafles), Poliklinik Khitan Center, RM Mina, PT. Pos. CV. Lele Agus).
5. Meninjau kembali perjanjian dengan PT. Cena & Rekan
Meninjau kembali dan Menindak lanjuti kesanggupan PT. Cena & Rekan tentang komitmen kompensasi penjualan Tanah Bengkok Carik yang digunakan untuk jalan menuju Perumahan Rafles, berdasarkan Berita Acara Rapat LMD Tanggal, 31 Januari 1999, yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak PT. Cena & Rekan menyanggupi akan memberikan bantuan pembangunan Kantor Desa Balai Desa dan Masjid yang sampai sekarang belum terealisir, selanjutnya Desa diminta untuk mempersiapkan dokumen pendukungnya.
6. Tanah Kapling yang ada di Perumahan Taman Raffles.
Menindak lanjuti temuan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Perangkat Desa pada tanggal 24 April 2009 tentang adanya kepemilikan Tanah Kapling di Perumahan Taman Rafles sebanyak dua kapling yang dibuktikan adanya SPPT PBB tahun 2008 atas nama Sdr.Muritno dan Suroso, berdasarkan informasi pengakuan yang bersangkutan hanya untuk atas nama sementara, yang sebenarnya adalah bukan milik desa (namun ada sebagian masyarakat yang menganggap tanah tersebut masuk tanah desa karena berhimpitan dengan tanah bengkok sekdes)melainkan tanah semen bekas urugan sungai sehubungan ada penggeseran lokasi sungai kele ke sebelah barat oleh PT.Cena & Rekan, di tempat tersebut dibangun jembatan/jalan oleh PT.Cena & Rekan sehingga tanah urugan di sebelah timur sungai kele terpisah oleh sungai, selanjutnya agar diadakan proses mutasi kepemilikan dari perorangan (an.Muritno dan Suroso) menjadi Tanah milik PT.Cena & Rekan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Adanya Keputusan Kepala Desa yang mengatur tentang Pungutan Desa berupa iuran/restribusi tetapi belum dilaksanakan secara maksimal.
B. PENDAPAT
Bahwa pada prinsipnya secara umum setelah BPD mempelajari dengan seksama, pengamatan, penelitian dan kajian selama masa pembahasan Konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandak Tahun Anggaran 2010 betapapun lampiran pendukungnya sangat sulit didapat, namun BPD Desa Pandak pada Rapat Kerja malam hari ini ingin menyampaikan pendapat sebagai berikut :
1. Pedoman Prosedur Penyusunan APB DS. Desa Pandak
Dalam penyusunan Konsep RAPB Ds. Desa Pandak demi ketertiban dan kelancarannya agar tersedia waktu yang cukup untuk penelitian dan pembahasannya serta supaya tidak terburu-buru waktunya , maka hendaknya pelaksanaan kegiatan penyusunan RAPB Ds. Desa Pandak berpedoman pada Keutusan BPD Ds. Pandak No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Prosedur Penyusunan APB Ds. Desa Pandak, sehingga tahapan pembahasan akan tertata sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
2. Pedoman Prinsip Anggaran dan Perbandingan dengan Tahun Anggaran 2009.
Bahwa Konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandak Tahun Anggaran 2010, supaya tetap dipertahankan memakai lima Prinsip Anggaran yaitu : Anggaran yang berimbang dan dinamis, Kemandirian, Efisiensi dan efektifitas anggaran, Prioritas, dan Disiplin Anggaran.
3. Pendapatan Desa
Dalam RAPB Ds. Tahun 2010 PADS diproyeksikan sebesar 12 % dari Anggaran yang ada. Apabila dibandingkan dengan APB Ds. Tahun Anggaran 2009 dengan Konsp RAPB DS. Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :
Tabel 1. Daftar Perbandingan Pendapatan Desa
URAIAN
POS-POS
APBDS 2009
KONSEP
RAPBDS. 20010
PERUBAHAN
RAPB DS. 2010
RATIO
PROSENTASE
(%)
Pendapatan Desa
333.903.000
370.767.000
36.864.000
11
Kenaikan tesebut dimungkinkan karena adanya kenaikan dari sektor sebagai berikut :
3.1 Pendapatan Asli Desa Sendiri (Analisa PADS Th. 2009 sebelum ada perubahan).
Di bidang Pendapatan Asli Desa (PADS) mengalami kenaikan tidak signifikan yaitu hanya sebesar sebesar : 0,60%
Kenaikan penerimaan PADS yang sangat kecil dibawah 1%, serta dari rencana seluruh pendapatan secara akumulatif konstribusi PADS hanya sebesar 12% dari anggaran.
BPD sungguh merasa prihatin bila dalam satu tahun perkembangan peningkatan PADS dibawah 1%, karena hal itu dapat menjadi indikasi turunnya prestasi kita kita semua.
Tabel 2. Daftar Pendapatan Asli Desa Sendiri (PADS)
URAIAN
POS-POS
APBDS 2009
KONSEP
RAPBDS. 20010
PERUBAHAN
RAPB DS. 2010
RATIO
PROSENTASE
(%)
PADS
45.152.000
45.406.000
254.000
0,60
3.2. Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Syah.
Pendapatan Dana Perimbangan pada RAPBDs.tahun 2010 tidak ada kenaikan, namun Pendapatan Desa Yang Syah naik sebesar 17%.
Tabel 3. Daftar Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Desa Yang Syah
URAIAN
POS-POS
APBDS 2009
KONSEP
RAPBDS. 20010
PERUBAHAN
RAPB DS. 2010
RATIO
PROSENTASE
(%)
1. Dana Perimbangan
2. Lain-lain Pend. Desa yang syah
72.564.000
216.187.000
72.564.000
252.797.000
0
36.610.000
0
17
a. Dibidang Anggaran Belanja Desa, nampaknya ada peningkatan sesuai perkembangan yang ada, disamping itu nampak adanya , penngawasan dan pengendalian penggunaan anggaran.
b.1. Belanja Langsung
Kenaikan Belanja Langsung disebabkan naiknya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa, sedangkan Belanja Modal turun mencapai 53% dari APBDs Tahun 2009.
b.2. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar 13%, karena disebabkan kenaikan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja tak Terduga, hanya Pos Belanja Subsidi yang tetap.
Tabel 4. Daftar Belanja Tidak Langsung
URAIAN
POS-POS
APBDS 2009
KONSEP
RAPBDS. 20010
PERUBAHAN
RAPB DS. 2010
RATIO
PROSENTASE
(%)
1. Belanja Langsung
2. Belanja Tidak Langsung
62.217.000
271.685.500
64.839.000
305.928.000
2.568.000
34.242.500
4,00
13,00
C. USUL, SARAN DAN HARAPAN
1. Penggalian dan Peningkatan PADS
- BPD mendukung penggalian dan peningkatan PADS yang berasal dari Pungutan Desa, swadaya masyarakat, hasil partisipasi, gotong royong dan Bondo Desa dll. untuk segera dibuatkan Peraturan Desa terlebih dahulu agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- BPD berkeinginan PADS untuk cenderung naik setiap tahun bukan turun.
- BPD menghimbau agar ditinjau kembali terhadap semua Perdes, Keputusan Kepala Desa dan ketentuan lainnya yang menyangkut PADS sesuai perkembangan ekonomi dan pembangunan yang semakin meningkat agar diperbaharui serta disempurnakan sesuai perkembangan yang ada.
- Dalam rangka menyongsong kemandirian anggaran perlu diupayakan peningkatan PADS baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
- Semua Peraturan Desa yang sudah ditetapkan khususnya yang menyangkut PADS, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Pengeluaran Anggaran baik untuk pembiayaan rutin maupun pembangunan harus didasarkan pada perencanaan secara disiplin dan bertanggungjawab, serta didikuti pengawasan melekat dan fungsional.
- Dalam penganggaran Pos Belanja Modal Pengadaan Petunjuk Nama Jalan Desa dan Papan Nama untuk diadakan koreksi mengingat dua tahun berturut-turut muncul padahal barang tidak habis pakai, demi mengurangi pemborosan.
- Dengan diangkatnya Staf Sekretariat BPD agar dianggarkan honornya setiap tahun sesuai ketentuan dan kemampuan.
- Program Pembangunan Balai Desa Pandak agar dijadwalkan maksimal dua tahun dengan RAPB yang jelas dengan tahapan pembangunnnya, serta mengedepankan transparansi anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas.
- Pembangunan Kantor Desa yang sudah selesai agar segera memberikan keterangan Laporan Pertanggungjawabannya ke BPD, mengingat banyak masyarakat yang meminta informasi.
- Perhitungan penganggaran besarnya nilai hak penggarapan atas tanah bengkok Perangkat sebaiknya didasarkan pada harga nyata saat itu, untuk menghindari pelanggaran yang menimbulkan kerugian keuangan Negara.
- Untuk merangsang kegiatan lembaga-lembaga desa agar diberikan anggaran operasional sesuai kemampuan Desa dengan harapan Progrm Kerja Lembaga bisa berjalan dengan lancar guna mendukung program pembangunan Desa, seperti : P2A, PKK, Karangtaruna, LPMD, Linmas Hansip, RW/RT dll.
- Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa atau pembangunan phisik, seperti Balai Desa dll. hendaknya dibuatkan Berita Acara Musayawarah Desa yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaannya dan dalam musyawarah BPD diikutsertakan mengingat sering timbul aspirasi masyarakat melalui BPD.
- Azas kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai cermin kemitraan setara yang selama ini dirasa cukup baik pelaksanaannya perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
Demikian pendapat, usul, saran dan harapan BPD Desa Pandak tersebut diatas, semoga bermanfaat dan diterima dengan baik sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPB Ds. Desa Pandak Tahun 2010.
Pandak, 21 Desember 2009
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANDAK KECAMATAN BATURRADEN
KETUA RAPAT, SEKRETARIS,
DRS. H. HARUN RAIS R A S I T O
DESA PANDAK KEC. BATURRADEN
PENDAPAT USUL SARAN DAN HARAPAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESAPANDAK
TERHADAP KONSEP RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PANDAK TAHUN ANGGARAN 2010
A. PENDAHULUAN
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 13 Tahun 2006 tentang BPD, Bab VI, Pasal 11, point (a dan b), dan Peraturan BPD Desa Pandak Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Pandak, Pasal 4 point (a dan b) tentang wewenang BPD membahas Rancangan Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka BPD Desa Pandak mulai tanggal 18 Nopember 2009 telah melakukan penelitian dan pembahasan Konsep RAPB Ds. Tahun Anggaran 2010 dengan sungguh-sungguh dan dijiwai rasa tanggungjaab yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan masyarakat Desa Pandak.
Hasil penelitian dan pembahasan dimaksud biarpun dengan segala kekurangannya karena materi penelitian dan pembahasan yang kurang lengkap, sehingga biarpun belum optimal hasilnya, namun dapat disampaikan kepada Rapat Kerja BPD dan Kepala Desa beserta staf pada malam hari ini, sebagai bahan pertimbangan, kajian dan penyempurnaan lebih lanjut.
Dalam melaksanakan tugas penelitian dan pembahasan dimaksud BPD Desa Pandak mendasarkan pada :
1. Perda No. 13 Tahun 2006 tentang BPD, Bab VI, Pasal 11, point (a dan b),
2. Perda Kab. Banyumas No. 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa
3. Peraturan Bupati Banyumas No. 47 Tahun 2007 tentng Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyumas.
4. Peraturan Bupati Banyumas No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengaturan Pwnghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas.
6. Peraturan BPD Desa Pandak Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tata Tertib BPD Desa Pandak,
7. Surat Edaran Bupati Banyumas No. Tanggal tentang Pengangkatan Sekdes
8. Surat Edaran Bupati Nomor tentang Penghasilan Sekdes.
Pelaksanaan tugas penelitian dan pembahasan konsep RAPB Ds. Tahun Anggaran 2010, BPD melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Pemandangan umum masing-masing anggota BPD dalam Rapat Pleno BPD.
2. Mengadakan pengamatan, penelitian dan kunjungan ke beberapa obyek PADS.
3. Mengadakan kunjungan ke Ketua Lembaga masyarakat dan/atau akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan semua Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang terkait (bila diperlukan).
Setelah BPD mempelajari secara mendalam dengan mengadakan penelitian dan pembahasan dalam Rapat Pleno BPD, menyoroti dua hal prinsip yang harus dipertimbangkan untuk diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut :
a. Pokok-Pokok Masalah dalam Pemandangan Umum BPD Desa Pandak terhadap Konsep RAPB Ds. Tahun 2010 :
1. Adanya kenaikan PADS pada konsep RAPB Ds. Tahun 2010 yang tidak signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2. Keinginan PADS untuk cenderung naik, guna untuk mempersiapkan kemandirian anggaran sesuai himbauan Pemerintah Daerah/Pusat.
3. Sektor-sektor yang memungkinkan menaikan PADS :
3.1. Hasil Tanah Kas Desa.
3.2. Pungutan Desa
- Iuran swadaya pembangunan
- Swadaya bagi penghuni tanah desa
- Restribusi Desa Kios/Warung/Counter, Kios Tanaman Hias.
- Restribusi Rumah Makan,
- Restribusi Poliklinik swasta
3.3. Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat :
- Hadiah, bonus dll.
4. Pos Belanja Material belum mencerminkan keseriusan terhadap rencana besar Pembangunan Gedung Balai Desa yang merupakan skala prioritas dari Kepala Desa Pandak belum mendapatkan dukungan biaya belanja pembangunan yang memadai dari Rencana Anggaran dan Belanja Desa Pandak Tahun 2010.
5. Program Pembangunan Balai Desa Pandak agar dijadwalkan maksimal dua tahun dengan RAPB yang jelas dan tahapan pembangunan yang terencana secara profesional, serta mengedepankan transparansi anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas.
6. Pembangunan Kantor Desa yang sudah selesai agar segera memberikan keterangan Laporan Pertanggungjawabannya ke BPD, mengingat banyak masyarakat yang meminta informasi, serta dalam rangkat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
7. Perlu diadakan koreksi anggaran Rencana Belanja Modal Pengadaan Penunjuk nama jalan dan papan nama desa yang diusulkan setiap tahun dari tahun 2008, padahal barang tidak habis pakai, sehingga perlu koreksi.
8. Perlu koreksi tentang penilaian hasil tanah Bengkok Bengkok seluas : 10,60 Ha/15,14 Bau, yang hanya dinilai uang setahun sebesar Rp 22.602.000,- pada APBDs. Th.2009 dan sebesar Rp 29.803.000, pada tahun 2010, Penghasilan Tambahan dari ADD sebesar Rp 53.137,004 (Th. 2009), hal tersebut akan berpengaruh pada nominal pendapatan PADS, karena nilai penghasilan dihitung tidak berdasarkan harga nyata apabila dilelang ke masyarakat umum.
9. Perlu adanya peningkatan belanja untuk Pendidikan dan Agama, yang didukung Program Kerja yang jelas demi peningkatan kualitas SDM dibidang ketrampilan, pengetahuan, moral dan budi pekerti, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan YME, sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
10. Perlu dianggarkan honor pembantu sekretaris BPD, sehungungan telah diangkatnya pembantu sekretaris BPD oleh Ketua BPD terhitung mulai bulan Juni 2009, dengan besaran sesuai kemampuan.
11. Koreksi terhadap pos pendapatan Bengkok Sekretaris Desa dirubah ke pos Bondo Desa dengan nama Bondo Desa eks. Bengkok Sekdes.
12. Penyelesaian tanah Eks Bengkok Sekdes yang sebagian masih belum dikembalikan ke desa sebaiknya tidak perlu dilelang ke umum, tetapi demi untuk kebaikan bersama agar Sekdes mebayar uang sewa tersebut langsung ke desa dengan harga standart umum, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, dan mendasari sesuai ketentuan Surat Edaran Bupati Banyumas tanggal tentang Pendapatan Sekdes.
Temuan-Temuan BPD setelah melakukan penelitian, pengamatan, dan kunjungan kebeberapa obyek PADS, didapai potensi dan peluang besar sebagai sumber Pendapatan Asli Desa Sendiri sebagai berikut :
1. Terdapat Usaha Perdagangan, Produksi dan Jasa sebanyak : + 100 orang (sumber data dari RPJMD Tahun 2008),
2. Pemilik Motor sebanyak : 219 orang (sumber data dari RPJMD Tahun 2008),
3. Pemilik Mobil sebanyak : 50 orang (sumber data dari RPJMD Tahun 2008),
4. Lembaga Usaha sebanyak : 5 Perusahaan (PT. Cena & Rekan (Rafles), Poliklinik Khitan Center, RM Mina, PT. Pos. CV. Lele Agus).
5. Meninjau kembali perjanjian dengan PT. Cena & Rekan
Meninjau kembali dan Menindak lanjuti kesanggupan PT. Cena & Rekan tentang komitmen kompensasi penjualan Tanah Bengkok Carik yang digunakan untuk jalan menuju Perumahan Rafles, berdasarkan Berita Acara Rapat LMD Tanggal, 31 Januari 1999, yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak PT. Cena & Rekan menyanggupi akan memberikan bantuan pembangunan Kantor Desa Balai Desa dan Masjid yang sampai sekarang belum terealisir, selanjutnya Desa diminta untuk mempersiapkan dokumen pendukungnya.
6. Tanah Kapling yang ada di Perumahan Taman Raffles.
Menindak lanjuti temuan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Perangkat Desa pada tanggal 24 April 2009 tentang adanya kepemilikan Tanah Kapling di Perumahan Taman Rafles sebanyak dua kapling yang dibuktikan adanya SPPT PBB tahun 2008 atas nama Sdr.Muritno dan Suroso, berdasarkan informasi pengakuan yang bersangkutan hanya untuk atas nama sementara, yang sebenarnya adalah bukan milik desa (namun ada sebagian masyarakat yang menganggap tanah tersebut masuk tanah desa karena berhimpitan dengan tanah bengkok sekdes)melainkan tanah semen bekas urugan sungai sehubungan ada penggeseran lokasi sungai kele ke sebelah barat oleh PT.Cena & Rekan, di tempat tersebut dibangun jembatan/jalan oleh PT.Cena & Rekan sehingga tanah urugan di sebelah timur sungai kele terpisah oleh sungai, selanjutnya agar diadakan proses mutasi kepemilikan dari perorangan (an.Muritno dan Suroso) menjadi Tanah milik PT.Cena & Rekan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Adanya Keputusan Kepala Desa yang mengatur tentang Pungutan Desa berupa iuran/restribusi tetapi belum dilaksanakan secara maksimal.
B. PENDAPAT
Bahwa pada prinsipnya secara umum setelah BPD mempelajari dengan seksama, pengamatan, penelitian dan kajian selama masa pembahasan Konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandak Tahun Anggaran 2010 betapapun lampiran pendukungnya sangat sulit didapat, namun BPD Desa Pandak pada Rapat Kerja malam hari ini ingin menyampaikan pendapat sebagai berikut :
1. Pedoman Prosedur Penyusunan APB DS. Desa Pandak
Dalam penyusunan Konsep RAPB Ds. Desa Pandak demi ketertiban dan kelancarannya agar tersedia waktu yang cukup untuk penelitian dan pembahasannya serta supaya tidak terburu-buru waktunya , maka hendaknya pelaksanaan kegiatan penyusunan RAPB Ds. Desa Pandak berpedoman pada Keutusan BPD Ds. Pandak No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Prosedur Penyusunan APB Ds. Desa Pandak, sehingga tahapan pembahasan akan tertata sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
2. Pedoman Prinsip Anggaran dan Perbandingan dengan Tahun Anggaran 2009.
Bahwa Konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandak Tahun Anggaran 2010, supaya tetap dipertahankan memakai lima Prinsip Anggaran yaitu : Anggaran yang berimbang dan dinamis, Kemandirian, Efisiensi dan efektifitas anggaran, Prioritas, dan Disiplin Anggaran.
3. Pendapatan Desa
Dalam RAPB Ds. Tahun 2010 PADS diproyeksikan sebesar 12 % dari Anggaran yang ada. Apabila dibandingkan dengan APB Ds. Tahun Anggaran 2009 dengan Konsp RAPB DS. Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :
Tabel 1. Daftar Perbandingan Pendapatan Desa
URAIAN
POS-POS
APBDS 2009
KONSEP
RAPBDS. 20010
PERUBAHAN
RAPB DS. 2010
RATIO
PROSENTASE
(%)
Pendapatan Desa
333.903.000
370.767.000
36.864.000
11
Kenaikan tesebut dimungkinkan karena adanya kenaikan dari sektor sebagai berikut :
3.1 Pendapatan Asli Desa Sendiri (Analisa PADS Th. 2009 sebelum ada perubahan).
Di bidang Pendapatan Asli Desa (PADS) mengalami kenaikan tidak signifikan yaitu hanya sebesar sebesar : 0,60%
Kenaikan penerimaan PADS yang sangat kecil dibawah 1%, serta dari rencana seluruh pendapatan secara akumulatif konstribusi PADS hanya sebesar 12% dari anggaran.
BPD sungguh merasa prihatin bila dalam satu tahun perkembangan peningkatan PADS dibawah 1%, karena hal itu dapat menjadi indikasi turunnya prestasi kita kita semua.
Tabel 2. Daftar Pendapatan Asli Desa Sendiri (PADS)
URAIAN
POS-POS
APBDS 2009
KONSEP
RAPBDS. 20010
PERUBAHAN
RAPB DS. 2010
RATIO
PROSENTASE
(%)
PADS
45.152.000
45.406.000
254.000
0,60
3.2. Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Syah.
Pendapatan Dana Perimbangan pada RAPBDs.tahun 2010 tidak ada kenaikan, namun Pendapatan Desa Yang Syah naik sebesar 17%.
Tabel 3. Daftar Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Desa Yang Syah
URAIAN
POS-POS
APBDS 2009
KONSEP
RAPBDS. 20010
PERUBAHAN
RAPB DS. 2010
RATIO
PROSENTASE
(%)
1. Dana Perimbangan
2. Lain-lain Pend. Desa yang syah
72.564.000
216.187.000
72.564.000
252.797.000
0
36.610.000
0
17
a. Dibidang Anggaran Belanja Desa, nampaknya ada peningkatan sesuai perkembangan yang ada, disamping itu nampak adanya , penngawasan dan pengendalian penggunaan anggaran.
b.1. Belanja Langsung
Kenaikan Belanja Langsung disebabkan naiknya Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa, sedangkan Belanja Modal turun mencapai 53% dari APBDs Tahun 2009.
b.2. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar 13%, karena disebabkan kenaikan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja tak Terduga, hanya Pos Belanja Subsidi yang tetap.
Tabel 4. Daftar Belanja Tidak Langsung
URAIAN
POS-POS
APBDS 2009
KONSEP
RAPBDS. 20010
PERUBAHAN
RAPB DS. 2010
RATIO
PROSENTASE
(%)
1. Belanja Langsung
2. Belanja Tidak Langsung
62.217.000
271.685.500
64.839.000
305.928.000
2.568.000
34.242.500
4,00
13,00
C. USUL, SARAN DAN HARAPAN
1. Penggalian dan Peningkatan PADS
- BPD mendukung penggalian dan peningkatan PADS yang berasal dari Pungutan Desa, swadaya masyarakat, hasil partisipasi, gotong royong dan Bondo Desa dll. untuk segera dibuatkan Peraturan Desa terlebih dahulu agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- BPD berkeinginan PADS untuk cenderung naik setiap tahun bukan turun.
- BPD menghimbau agar ditinjau kembali terhadap semua Perdes, Keputusan Kepala Desa dan ketentuan lainnya yang menyangkut PADS sesuai perkembangan ekonomi dan pembangunan yang semakin meningkat agar diperbaharui serta disempurnakan sesuai perkembangan yang ada.
- Dalam rangka menyongsong kemandirian anggaran perlu diupayakan peningkatan PADS baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
- Semua Peraturan Desa yang sudah ditetapkan khususnya yang menyangkut PADS, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Pengeluaran Anggaran baik untuk pembiayaan rutin maupun pembangunan harus didasarkan pada perencanaan secara disiplin dan bertanggungjawab, serta didikuti pengawasan melekat dan fungsional.
- Dalam penganggaran Pos Belanja Modal Pengadaan Petunjuk Nama Jalan Desa dan Papan Nama untuk diadakan koreksi mengingat dua tahun berturut-turut muncul padahal barang tidak habis pakai, demi mengurangi pemborosan.
- Dengan diangkatnya Staf Sekretariat BPD agar dianggarkan honornya setiap tahun sesuai ketentuan dan kemampuan.
- Program Pembangunan Balai Desa Pandak agar dijadwalkan maksimal dua tahun dengan RAPB yang jelas dengan tahapan pembangunnnya, serta mengedepankan transparansi anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas.
- Pembangunan Kantor Desa yang sudah selesai agar segera memberikan keterangan Laporan Pertanggungjawabannya ke BPD, mengingat banyak masyarakat yang meminta informasi.
- Perhitungan penganggaran besarnya nilai hak penggarapan atas tanah bengkok Perangkat sebaiknya didasarkan pada harga nyata saat itu, untuk menghindari pelanggaran yang menimbulkan kerugian keuangan Negara.
- Untuk merangsang kegiatan lembaga-lembaga desa agar diberikan anggaran operasional sesuai kemampuan Desa dengan harapan Progrm Kerja Lembaga bisa berjalan dengan lancar guna mendukung program pembangunan Desa, seperti : P2A, PKK, Karangtaruna, LPMD, Linmas Hansip, RW/RT dll.
- Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa atau pembangunan phisik, seperti Balai Desa dll. hendaknya dibuatkan Berita Acara Musayawarah Desa yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaannya dan dalam musyawarah BPD diikutsertakan mengingat sering timbul aspirasi masyarakat melalui BPD.
- Azas kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai cermin kemitraan setara yang selama ini dirasa cukup baik pelaksanaannya perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
Demikian pendapat, usul, saran dan harapan BPD Desa Pandak tersebut diatas, semoga bermanfaat dan diterima dengan baik sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPB Ds. Desa Pandak Tahun 2010.
Pandak, 21 Desember 2009
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANDAK KECAMATAN BATURRADEN
KETUA RAPAT, SEKRETARIS,
DRS. H. HARUN RAIS R A S I T O
Perdes LPMD
PERATURAN DESA
DESA PANDAK KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 09 TAHUN 2009
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDAK
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu dan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
b. Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah No. 19 tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Mengingat : 1. Undang-undang no.8 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah no. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas no.13 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 20 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 7 tahun 2007 tentang Kader Pembangunan Masyarakat
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
9. Peraturan Desa Pandak Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas No.2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandak Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANDAK
DAN
KEPALA DESA PANDAK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DESA PANDAK KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Pandak yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyarawatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Lembaga Pemberdayaan Masayarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujukan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah kelompok masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan khusus, yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan bertugas menumbuhkembangkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
BAB I I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
1. Maksud dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :
a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat berazaskan gotong-royong dan kekeluargaan
b. sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
c. sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat
d. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat
2. Tujuan dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
a. Peningkatan pelayanan masyarakat
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
c. Pengembangan kemitraan
d. Pemberdayaan masyarakat; dan
e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat
BAB I I I
PEMBENTUKAN
Pasal 3
1. Dalam rangka memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Pandak dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di singkat LPMD atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan
2. Mekanisme pembentukan LPMD sebagaimana dimasksud ayat 1 diatas melalui musyawarah anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarkat
BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
1. LPMD berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembanguan yang bertumpu pada masyarakat
2. Tugas LPMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah membantu Pemerintah Desa dalam rangka :
a. menyusun rencana pembanguann yang partisipasif;
b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipasif;
c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat;
d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
3. Untuk melaksanakan tugas sebagimana dalam ayat (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempuyai fungsi :
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, dan;
g. pemberdayaan hak politik masyarakat.
BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
Susunan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara
d. Seksi Pembangunan
e. Seksi Pemuda dan Olah raga
f. Seksi Sosial Budaya
g. Seksi Agama dan Pendidikan
h. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
i. Seksi Koperasi dan Ekonomi
j. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
k. Kader Pemberdayaan Masyarakat
Bagian Kedua
KEPENGURUSAN
Pasal 6
1. Pengurus LPMD dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat
2. Untuk menjadi pengurus LPMD adalah penduduk desa Pandak yan telah berdomisili sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
c. sehat jasmani dan rohani
d. berkelakuan baik, jujur dan adil
e. dapat membaca dan menulis
f. peduli dan tanggap terhadap lingkungan
g. mempunyai jiwa pengabdian
h. patuh dan taat pada ketentuan dan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
4. Masa bhakti kepengurusan LPMD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali
BAB V
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Bagian Pertama
TATA KERJA
Pasal 7
KETUA
1. Ketua LPMD dibantu oleh seorang Wakil Ketua
2. Ketua LPMD selaku pemimpin dan penanggungjawab organisasi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPMD
3. Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud ayat (2) diatas, ketua LPMD berfungsi:
a. menyusun rencana , program kerja serta anggaran LPMD
b. menyusun rencana, melaksanakan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan fisik maupun nonfisik dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat secara patisipatif, demokratis, terbuka dan bertanggungjawab
c. membina kemitraan dengan Pemerintah Desa dan unsur-unsur lembaga kemasyarakatan desa yang lain.
d. melaksanakan pengawasan, memonitoring dan evaluasi guna terselenggaranya pembangunan desa berkelanjutan
Pasal 8
SEKRETARIS
1. Sekretaris LPMD dibantu oleh seseorang Wakil Sekretaris
2. Sekretaris LPMD bertugas membantu Ketua dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat 2 diatas Sekretaris mempunyai fungsi :
a. menyelenggarakan administrasi kantor
b. memelihara dokumen
c. menyiapkan rapat-rapat atau pertemuan intern maupun dengan fihak lain dalam rangka kemitraan
d. memberikan pelayanan administrasi pada masyarakat
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua/ Wakil Ketua
Pasal 9
BENDAHARA
1. Bendahara LPMD dibantu oleh seorang Wakil Bendahara
2. Bendahara bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan organisasi
3. Untuk melaksanakan tugas tersebut ayat (2) diatas, Bendahara mempunyai fungsi :
mengelola administrasi keuangan LPMD yang meliputi :
a. menyusun Anggaran LPMD
b. menerima , membukukan , mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan LPMD sesuai ketentuan
c. melaporkan keadaan keuangan pada periode tertentu secara periodik
d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai yang diberikan oleh Ketua
Pasal 10
SEKSI PEMBANGUNAN
1. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Ketua Seksi dibantu oleh Wakil Ketua Seksi
2. Seksi Pembanguan bertugas membantu Ketua LPMD dalam bidang pembangunan fisik;
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat (2) di atas, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
a. menyusun program kerja seksi ;
b. menyusun rencana, pelaksanaan, pemeliharaan, pengembangan dan pengendalian pembangunan fisik berkelanjutan;
c. untuk memperlancar kegiatan fisik, mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait;
d. memanfaatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam usaha partisipasi, swadaya dan gotong-royong pada proses pelaksanaan pembangunan fisik
e. Melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan fisik
f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan Seksi Pembangunan kepada ketua LPMD
Pasal 11
SEKSI PEMUDA DAN OLAHRAGA
1. Seksi Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh sorang Wakil Ketua
2. Seksi Pemuda dan Olah Raga bertugas membantu Ketua LPMD dibidang Pemuda dan Olah Raga
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat (2) di atas Seksi Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
a. menyusun program kerja seksi
b. pembinaan pemuda dalam rangka mempersiapkan kehidupan dan penghidupan masa depan;
c. membina organisasi kepemudaan di tingkat desa
d. menumbuh kembangkan semangat olah raga masyarakat pada seluruh tingkat usia baik olah raga prestasi maupun olah raga rekreasi
e. membina organisasi cabang-cabang olah raga yang ada desa
f. mengikutsertakan pemuda pada seluruh kegiatan pembangunan desa
g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan seksi kepada Ketua LPMD
h. memanfaatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) pada setiap kegiatan olah raga dan pemuda
Pasal 12
SEKSI SOSIAL BUDAYA
1. Seksi Sosial Budya dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua
2. Seksi Sosial budaya bertugas membantu Ketua LPMD dibidang sosial budaya
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat (2) di atas Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi :
a. menyusun program kerja seksi Sosial Budaya
b. meningkatkan dan memelihara kebersamaan pada setiap kegiatan masyarakat
c. melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang berazazkan kekeluargaan, kegotong - royongan dan demokrasi
d. memupuk rasa toleransi masyarakat pada setiap kegiatan sosial seperti : kematian, bencana alam, bakti masyarakat dll
e. melestarikan seni budaya tradisional dan adat istiadat
f. menjaga dan memelihara peninggalan kekayaan dan sejarah di Desa Pandak
g. menggali, menyalurkan dan mengembangkan bakat seni yang berkembang di masyarakat.
h. Pembinaan terhadap pemeluk aliran kepercayaan
i. mengevalusi kegiatan Seksi Sosial Budaya
j. melaporkan dan bertanggungjawab kepada Ketua LPMD
Pasal 13
SEKSI AGAMA DAN PENDIDIKAN
1. Seksi Agama dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
2. Seksi Agama dan Pendidikan bertugas membantu Ketua LPMD dibidang agama dan pendidikan
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat (2) diatas Seksi Agama dan Pendidikan mempunyai fungsi :
a. menyusun program kerja seksi
b. menginventarisasi tempat-tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan ibadah
c. menginventarisasi tempat pendidikan agama dan pengajian
d. membina kerukunan antar umat beragama
d. berpartisipasi pada kegiatan peringatan hari besar agama
e. membuat perencanaan dan pemeliharaan tempat-tempat ibadat
f. mengusahakan agar masyarakat mendapatkan pelayanan tetang nikah talak dan rujuk sesuai ketentuan yang berlaku.
g. meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan ( wajib belajar 9 tahun )
h. merencanakan penyaluran bagi yang putus sekolah melalui pelatihan, kursus-kursus dan pendidikan kesetaraan.
i. koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desa yang lain.
j. mengevaluasi kegiatan seksi
K. melaporkan dan pertanggungjawaban seksi kepada Ketua LPMD
Pasal 14
SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua
2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat bertugas membantu Ketua LPMD dibidang kesejahteraan masyarakat.
3. Guna melaksanakan terseut ayat (2) di atas Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempuyai fungsi :
a. membuat program kerja seksi
b. pendataan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat tentang keluarga mampu, kurang mampu, miskin dan dibawah garis kemiskinan
c. merencanakan dan mengusahakan lapangan kerja yang padat karya
d. membantu agar masyarakat memperoleh pelayanan di bidang administrasi desa
e. mengoptimalkan pelayanan kesehatan melalui Pos Yandu, Polindes, KB dll
f. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kesejahteraan masyarakat;
g. mengadakan evaluasi kegiatan seksi
h. melaporkan dan pertanggungjawaban kegiatan seksi
Pasal 15
SEKSI KOPERASI DAN EKONOMI
1. Seksi Koperasi dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua
2. Seksi Koperasi dan Ekonomi bertugas membantu Ketua LPMD dibidang perkoperasian.
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat (2) diatas Seksi Koperasi dan Ekonomi mempunyai fungsi :
a. menyusun program kerja seksi
b. mendata kegiatan koperasi dan ekonomi desa
c. merencanakan pembinaan terhadap perkoperasian dan perekonomian masyarakat
d. menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
e. pembinaan terhadap koperasi dan ekonomi lemah
f. mengembangkan potensi ekonomi desa dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan pengairan
g. koordinasi dengan lembaga kemasyarkatan desa yang lain.
h. mengevaluasi hasil kerja seksi
i. pelaporan dan pertanggungjawaban seksi
Pasal 16
SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
1. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Wakil Ketua
2. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bertugas membantu Ketua LPMD dibidang ketertiban dan keamanan masyarakat
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat (2) diatas Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai fungsi :
a. membuat program kerja seksi
b. membuat peta situasi kemanan dan ketertiban Desa Pandak
c. menanamkan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap keamanan lingkungan
d. menumbuh kembangkan keamanan swakarsa di desa pandak setiap RT
e. mengkoordinasikan keamanan antar RT dan RW
f. menekankan pada masyarakat arti pentingnya mentaati aturan atau ketentuan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkembang di masyarakat dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat
g. mengadakan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat.
h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada ketua LPMD
Pasal 17
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Kader Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Koordinator Kader dan dibantu oleh beberapa Kader sesuai kebutuhan
2. Kader Pemberdayaan Masyarakat beserta para Kader lainnya bertugas membantu Ketua LPMD dalam menggerakan dan mengembangkan partisipasi masyarakat
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat (2) diatas Koordinator Kader Pemberdayaan Masyarakat mempuyai fungsi :
a. menyusun program kerja
b. mengiventarisasi situasi dan keadaan masyarakat Desa Pandak dari segala segi kehidupan yaitu ideologi, ekonomi, sosial , budaya, pendidikan, agama, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban
c. menanamkan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan di Desa Pandak
d. menumbuh kembangkan dan menggerakan partisipasi , prakarsa, swadaya, gotong royong, kekeluargaan pada masyarakat
e. melaksanakan koodinasi dengan seksi-seksi yang ada di LPMD dan dengan mitra kerja yang lain.
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPMD
g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat kepada Ketua LPMD
BAGIAN KEDUA
HUBUNGAN KERJA
Pasal 18
1. Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang lainnya dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipasif dan berkelanjutan
2. Hubungan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) lainnya bersifat kemitraan , konsultatif dan koordinatif
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 19
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat berkewajiban :
a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 45
c. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
e. Meperhatikan dan menyalurkan asipasi masyarakat desa
BAB VII
SUMBER DANA
Pasal 20
Dana kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat bersumber dari :
a. Swadaya masyarakat
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten
e. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
1. Pada saat berlakunya Peratuaran Desa ini, Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam hal ini Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa (LKMD) dan Kader Pembangunan Desa (KPD) yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat melalui Peraturan Kepala Desa
2. Dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Desa ini, maka desa harus sudah menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
BAB IX
PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua Peraturan dan Ketentuan Desa yang mengatur tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat atau dengan sebutan lainnya dalam bidang pemberdayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal 23
Peratuaran Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Desa ini segera untuk disosialisasikan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan dan diundangkan Berita Daerah Kabupaten Banyumas.
Ditetapkan di : Pandak
Pada tanggal : 01 April 2009
KEPALA DESA PANDAK
KECAMATAN BATURRADEN
Ttd.
MURITNO
ns.
DESA PANDAK KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 09 TAHUN 2009
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDAK
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu dan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
b. Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah No. 19 tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Mengingat : 1. Undang-undang no.8 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah no. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas no.13 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 20 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 7 tahun 2007 tentang Kader Pembangunan Masyarakat
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
9. Peraturan Desa Pandak Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas No.2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandak Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANDAK
DAN
KEPALA DESA PANDAK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DESA PANDAK KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Pandak yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyarawatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Lembaga Pemberdayaan Masayarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujukan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah kelompok masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan khusus, yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan bertugas menumbuhkembangkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
BAB I I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
1. Maksud dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :
a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat berazaskan gotong-royong dan kekeluargaan
b. sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
c. sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat
d. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat
2. Tujuan dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
a. Peningkatan pelayanan masyarakat
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
c. Pengembangan kemitraan
d. Pemberdayaan masyarakat; dan
e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat
BAB I I I
PEMBENTUKAN
Pasal 3
1. Dalam rangka memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Pandak dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di singkat LPMD atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan
2. Mekanisme pembentukan LPMD sebagaimana dimasksud ayat 1 diatas melalui musyawarah anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarkat
BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4
1. LPMD berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembanguan yang bertumpu pada masyarakat
2. Tugas LPMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah membantu Pemerintah Desa dalam rangka :
a. menyusun rencana pembanguann yang partisipasif;
b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipasif;
c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat;
d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
3. Untuk melaksanakan tugas sebagimana dalam ayat (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempuyai fungsi :
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, dan;
g. pemberdayaan hak politik masyarakat.
BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
Susunan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara
d. Seksi Pembangunan
e. Seksi Pemuda dan Olah raga
f. Seksi Sosial Budaya
g. Seksi Agama dan Pendidikan
h. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
i. Seksi Koperasi dan Ekonomi
j. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
k. Kader Pemberdayaan Masyarakat
Bagian Kedua
KEPENGURUSAN
Pasal 6
1. Pengurus LPMD dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat
2. Untuk menjadi pengurus LPMD adalah penduduk desa Pandak yan telah berdomisili sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
c. sehat jasmani dan rohani
d. berkelakuan baik, jujur dan adil
e. dapat membaca dan menulis
f. peduli dan tanggap terhadap lingkungan
g. mempunyai jiwa pengabdian
h. patuh dan taat pada ketentuan dan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
4. Masa bhakti kepengurusan LPMD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali
BAB V
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA
Bagian Pertama
TATA KERJA
Pasal 7
KETUA
1. Ketua LPMD dibantu oleh seorang Wakil Ketua
2. Ketua LPMD selaku pemimpin dan penanggungjawab organisasi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPMD
3. Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud ayat (2) diatas, ketua LPMD berfungsi:
a. menyusun rencana , program kerja serta anggaran LPMD
b. menyusun rencana, melaksanakan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan fisik maupun nonfisik dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat secara patisipatif, demokratis, terbuka dan bertanggungjawab
c. membina kemitraan dengan Pemerintah Desa dan unsur-unsur lembaga kemasyarakatan desa yang lain.
d. melaksanakan pengawasan, memonitoring dan evaluasi guna terselenggaranya pembangunan desa berkelanjutan
Pasal 8
SEKRETARIS
1. Sekretaris LPMD dibantu oleh seseorang Wakil Sekretaris
2. Sekretaris LPMD bertugas membantu Ketua dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat 2 diatas Sekretaris mempunyai fungsi :
a. menyelenggarakan administrasi kantor
b. memelihara dokumen
c. menyiapkan rapat-rapat atau pertemuan intern maupun dengan fihak lain dalam rangka kemitraan
d. memberikan pelayanan administrasi pada masyarakat
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua/ Wakil Ketua
Pasal 9
BENDAHARA
1. Bendahara LPMD dibantu oleh seorang Wakil Bendahara
2. Bendahara bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan organisasi
3. Untuk melaksanakan tugas tersebut ayat (2) diatas, Bendahara mempunyai fungsi :
mengelola administrasi keuangan LPMD yang meliputi :
a. menyusun Anggaran LPMD
b. menerima , membukukan , mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan LPMD sesuai ketentuan
c. melaporkan keadaan keuangan pada periode tertentu secara periodik
d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai yang diberikan oleh Ketua
Pasal 10
SEKSI PEMBANGUNAN
1. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Ketua Seksi dibantu oleh Wakil Ketua Seksi
2. Seksi Pembanguan bertugas membantu Ketua LPMD dalam bidang pembangunan fisik;
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat (2) di atas, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
a. menyusun program kerja seksi ;
b. menyusun rencana, pelaksanaan, pemeliharaan, pengembangan dan pengendalian pembangunan fisik berkelanjutan;
c. untuk memperlancar kegiatan fisik, mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait;
d. memanfaatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam usaha partisipasi, swadaya dan gotong-royong pada proses pelaksanaan pembangunan fisik
e. Melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan fisik
f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan Seksi Pembangunan kepada ketua LPMD
Pasal 11
SEKSI PEMUDA DAN OLAHRAGA
1. Seksi Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh sorang Wakil Ketua
2. Seksi Pemuda dan Olah Raga bertugas membantu Ketua LPMD dibidang Pemuda dan Olah Raga
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat (2) di atas Seksi Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
a. menyusun program kerja seksi
b. pembinaan pemuda dalam rangka mempersiapkan kehidupan dan penghidupan masa depan;
c. membina organisasi kepemudaan di tingkat desa
d. menumbuh kembangkan semangat olah raga masyarakat pada seluruh tingkat usia baik olah raga prestasi maupun olah raga rekreasi
e. membina organisasi cabang-cabang olah raga yang ada desa
f. mengikutsertakan pemuda pada seluruh kegiatan pembangunan desa
g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan seksi kepada Ketua LPMD
h. memanfaatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) pada setiap kegiatan olah raga dan pemuda
Pasal 12
SEKSI SOSIAL BUDAYA
1. Seksi Sosial Budya dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua
2. Seksi Sosial budaya bertugas membantu Ketua LPMD dibidang sosial budaya
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat (2) di atas Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi :
a. menyusun program kerja seksi Sosial Budaya
b. meningkatkan dan memelihara kebersamaan pada setiap kegiatan masyarakat
c. melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang berazazkan kekeluargaan, kegotong - royongan dan demokrasi
d. memupuk rasa toleransi masyarakat pada setiap kegiatan sosial seperti : kematian, bencana alam, bakti masyarakat dll
e. melestarikan seni budaya tradisional dan adat istiadat
f. menjaga dan memelihara peninggalan kekayaan dan sejarah di Desa Pandak
g. menggali, menyalurkan dan mengembangkan bakat seni yang berkembang di masyarakat.
h. Pembinaan terhadap pemeluk aliran kepercayaan
i. mengevalusi kegiatan Seksi Sosial Budaya
j. melaporkan dan bertanggungjawab kepada Ketua LPMD
Pasal 13
SEKSI AGAMA DAN PENDIDIKAN
1. Seksi Agama dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
2. Seksi Agama dan Pendidikan bertugas membantu Ketua LPMD dibidang agama dan pendidikan
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat (2) diatas Seksi Agama dan Pendidikan mempunyai fungsi :
a. menyusun program kerja seksi
b. menginventarisasi tempat-tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan ibadah
c. menginventarisasi tempat pendidikan agama dan pengajian
d. membina kerukunan antar umat beragama
d. berpartisipasi pada kegiatan peringatan hari besar agama
e. membuat perencanaan dan pemeliharaan tempat-tempat ibadat
f. mengusahakan agar masyarakat mendapatkan pelayanan tetang nikah talak dan rujuk sesuai ketentuan yang berlaku.
g. meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan ( wajib belajar 9 tahun )
h. merencanakan penyaluran bagi yang putus sekolah melalui pelatihan, kursus-kursus dan pendidikan kesetaraan.
i. koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desa yang lain.
j. mengevaluasi kegiatan seksi
K. melaporkan dan pertanggungjawaban seksi kepada Ketua LPMD
Pasal 14
SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua
2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat bertugas membantu Ketua LPMD dibidang kesejahteraan masyarakat.
3. Guna melaksanakan terseut ayat (2) di atas Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempuyai fungsi :
a. membuat program kerja seksi
b. pendataan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat tentang keluarga mampu, kurang mampu, miskin dan dibawah garis kemiskinan
c. merencanakan dan mengusahakan lapangan kerja yang padat karya
d. membantu agar masyarakat memperoleh pelayanan di bidang administrasi desa
e. mengoptimalkan pelayanan kesehatan melalui Pos Yandu, Polindes, KB dll
f. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kesejahteraan masyarakat;
g. mengadakan evaluasi kegiatan seksi
h. melaporkan dan pertanggungjawaban kegiatan seksi
Pasal 15
SEKSI KOPERASI DAN EKONOMI
1. Seksi Koperasi dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua
2. Seksi Koperasi dan Ekonomi bertugas membantu Ketua LPMD dibidang perkoperasian.
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat (2) diatas Seksi Koperasi dan Ekonomi mempunyai fungsi :
a. menyusun program kerja seksi
b. mendata kegiatan koperasi dan ekonomi desa
c. merencanakan pembinaan terhadap perkoperasian dan perekonomian masyarakat
d. menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
e. pembinaan terhadap koperasi dan ekonomi lemah
f. mengembangkan potensi ekonomi desa dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan pengairan
g. koordinasi dengan lembaga kemasyarkatan desa yang lain.
h. mengevaluasi hasil kerja seksi
i. pelaporan dan pertanggungjawaban seksi
Pasal 16
SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
1. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Wakil Ketua
2. Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bertugas membantu Ketua LPMD dibidang ketertiban dan keamanan masyarakat
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat (2) diatas Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai fungsi :
a. membuat program kerja seksi
b. membuat peta situasi kemanan dan ketertiban Desa Pandak
c. menanamkan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap keamanan lingkungan
d. menumbuh kembangkan keamanan swakarsa di desa pandak setiap RT
e. mengkoordinasikan keamanan antar RT dan RW
f. menekankan pada masyarakat arti pentingnya mentaati aturan atau ketentuan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkembang di masyarakat dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat
g. mengadakan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat.
h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada ketua LPMD
Pasal 17
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Kader Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Koordinator Kader dan dibantu oleh beberapa Kader sesuai kebutuhan
2. Kader Pemberdayaan Masyarakat beserta para Kader lainnya bertugas membantu Ketua LPMD dalam menggerakan dan mengembangkan partisipasi masyarakat
3. Guna melaksanakan tugas tersebut ayat (2) diatas Koordinator Kader Pemberdayaan Masyarakat mempuyai fungsi :
a. menyusun program kerja
b. mengiventarisasi situasi dan keadaan masyarakat Desa Pandak dari segala segi kehidupan yaitu ideologi, ekonomi, sosial , budaya, pendidikan, agama, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban
c. menanamkan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan di Desa Pandak
d. menumbuh kembangkan dan menggerakan partisipasi , prakarsa, swadaya, gotong royong, kekeluargaan pada masyarakat
e. melaksanakan koodinasi dengan seksi-seksi yang ada di LPMD dan dengan mitra kerja yang lain.
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPMD
g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat kepada Ketua LPMD
BAGIAN KEDUA
HUBUNGAN KERJA
Pasal 18
1. Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang lainnya dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipasif dan berkelanjutan
2. Hubungan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) lainnya bersifat kemitraan , konsultatif dan koordinatif
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 19
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kader Pemberdayaan Masyarakat berkewajiban :
a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 45
c. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
e. Meperhatikan dan menyalurkan asipasi masyarakat desa
BAB VII
SUMBER DANA
Pasal 20
Dana kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat bersumber dari :
a. Swadaya masyarakat
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten
e. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
1. Pada saat berlakunya Peratuaran Desa ini, Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam hal ini Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa (LKMD) dan Kader Pembangunan Desa (KPD) yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat melalui Peraturan Kepala Desa
2. Dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Desa ini, maka desa harus sudah menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
BAB IX
PENUTUP
Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua Peraturan dan Ketentuan Desa yang mengatur tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat atau dengan sebutan lainnya dalam bidang pemberdayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal 23
Peratuaran Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Desa ini segera untuk disosialisasikan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan dan diundangkan Berita Daerah Kabupaten Banyumas.
Ditetapkan di : Pandak
Pada tanggal : 01 April 2009
KEPALA DESA PANDAK
KECAMATAN BATURRADEN
Ttd.
MURITNO
ns.
Rabu, 10 Februari 2010
Kegiatan Bedah Rumah
Kegiatan bedah rumah di Desa Pandak Kec.Baturraden telah dilaksanakan sejak adanya program P2KP tahun 2006 dan Paket Desa. Untuk mendapatkan data rumah sasaran yang akan dibantu, BKM "Mugi Rahayu" melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) masing-masing RT melakukan pemetaan swadaya,musyawarah (rembug warga) guna mengolah data-data yang ada. Penentuan peringkat atau skala prioritas rumah mana yang didahulukan dengan cara mempertimbangkan berbagai hal sehingga tepat sasaran.
Langganan:
Postingan (Atom)
